Skip to content

Satria Pranata Posts

PEF Newsletter Des-18: Efek Langsung Bencana Alam Terhadap Belanja Daerah (2-fin)

Gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta gempa bumi yang diikuti oleh tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya berdampak langsung pada pendapatan daerah, tetapi juga berdampak pada struktur belanja pemerintah daerah (pemda) setempat. Akibat dari bencana ini, pemda akan memprioritaskan anggaran belanja pembangunan terhadap penanganan dan pemulihan pasca bencana.

Leave a Comment

PEF Newsletter Nov 18: Efek Langsung Bencana Alam Terhadap Pendapatan Daerah (1)

Bencana alam berupa gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama bulan Juli-Agustus lalu, serta gempa bumi yang diikuti oleh tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan September lalu mengakibatkan duka yang sangat mendalam. Berdasarkan rilis data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 21 Oktober 2018, kedua bencana tersebut menimbulkan korban jiwa setidaknya 2.820 orang, dengan 6.196 orang luka-luka, 1.309 orang hilang, dan 669.094 orang dalam pengungsian.

Leave a Comment

PEF Newsletter Des-19: Fleksibilitas Anggaran Pemda yang Mendapatkan Dana Otsus atau Dana Keistimewaan

Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah (pemda) yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (UU). Sampai saat ini, terdapat setidaknya lima pemerintah provinsi yang memiliki kekhususan, yaitu Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta (DIY), Papua, dan Papua Barat.

Leave a Comment

PEF Newsletter Jan-20: Belanja Wajib Pemerintah Daerah

Sistem otonomi daerah di Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan yang dibagi berdasarkan urusan pemerintahan. Pemerintah pusat berwenang atas enam urusan pemerintahan absolut, yang terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, kebijakan fiskal dan moneter nasional, serta agama. Sementara itu, urusan pemerintahan lainnya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama (konkuren) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Leave a Comment

Menghadapi Pandemi Sebelum Menjadi: Perspektif Organisasi (1)

Pandemi seharusnya ditanggapi dengan sangat serius oleh pemerintah bahkan semenjak endemi nya masih berupa kabar burung. Menurut saya, dalam konteks organisasi pemerintahan, Kementerian Kesehatan wajib memiliki tim intelijen kecil yang sigap serta penuh kecurigaan dan kesiapsiagaan untuk selalu mengevaluasi kondisi kesehatan dunia dan kemungkinan adanya penyakit menular berbahaya yang dapat menjadi wabah di Indonesia.

Leave a Comment